Selama pemerintahan Presiden SBY kita melihat setiap tahun gaji PNS naik. Tapi kenaikan gaji pegawai negeri sipil ini, menurut yang saya perhatikan di kampung saya di Tanah Batak, khususnya di Balige, Kabupaten Toba Samosir, tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat.
Hari ini, tanggal 23 Mei 2011, media pers nasional kembali memberitakan bahwa pemerintah menyatakan akan kembali menaikkan gaji PNS pada tahun 2012. Jumlah kenaikan gaji pegawai itu belum disebutkan berapa besar.
Blog Jarar Siahaan mengutip Detik Finance: Pada tahun 2012 gaji pegawai negeri sipil akan kembali naik. Demikian isi “Kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2012″ terbitan Kementerian Keuangan yang dikutip 23 Mei 2011. Gaji pokok dan pensiun pokok PNS, anggota TNI/Polri, akan dinaikkan. Selain itu, uang lauk-pauk TNI/Polri dan uang makan pegawai negeri sipil juga akan ikut naik tahun 2012 nanti. Pejabat Badan Pusat Statistik mengatakan, rumah tangga di Indonesia bisa selamat bila telah berpenghasilan sekitar Rp2,2 juta perbulan.
Sementara berita tabloid Kontan: Gaji PNS naik sekitar 15 persen untuk tahun 2011 dan telah mulai cair tanggal 1 April 2011 yang lalu. Pegawai negeri sipil bisa mengajukan rapel terhitung sejak Januari 2011. Dalam APBN tahun 2011, pemerintah Indonesia menyediakan dana Rp91,2 triliun untuk membayar gaji PNS. Di samping kenaikan gaji pokok itu, pemerintah pun menyiapkan anggaran untuk tunjangan, honor, dan upah lembur pegawai negeri sipil sebesar Rp28,1 triliun. Besar kenaikan gaji PNS setiap tahun rata-rata 24,6 persen.
Saya pernah membaca berita sekitar dua tahun lalu di harian Pos Kota bahwa gaji PNS seperti di Jakarta sudah lebih dari cukup. Seorang pegawai negeri sipil tanpa jabatan saja, misalnya guru sekolah, bisa menerima total gaji sekitar Rp6,5 juta di Jakarta, sudah termasuk tunjangan profesional (sertifikasi).
Berita gaji PNS naik untuk tahun 2012, menurut saya, tetap saja tidak akan sinkron dengan peningkatan pelayanan aparat pemerintah kepada warganya. Lihat saja di banyak kabupaten, katanya membuat KTP gratis, tapi faktanya dikutip biaya ini-itu. Kalau tidak diberi pelicin, penerbitan KTP akan cukup lama.
Tidak semua PNS mentalnya seperti di daerah anda, di Jatim pelayanan publik sangat baik, lihat saja Jatim menjadi percontoh pelayanan publik, mungkin karena Sumut diidentikkan dengan (Semua urusan memakai uang tunai)